“Semoga para peserta menjadikan apa yang sedang dikerjakan ini sebagai sebuah kebutuhan. Mau itu kehumasan ataupun pelayanan informasi, jadikanlah sebagai kebutuhan. Sering terasa tidak nyaman dan tidak happy tapi kalau bisa dijadikan sebagai kebutuhan maka akan terasa ringan dan happy,” Demikian kata Ketua Bawaslu RI Prof.Muhammad pada penutupan acara Pelatihan Kehumasan bagi staf Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI, di Hotel Grand Candi, Semarang, Kamis (29/7).

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi salah satu poin pendukung untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis. Maka jajaran pengawas daerah, dalam hal ini Bawaslu provinsi dan  panwas kabupaten/kota, diharap mampu menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi, baik sengketa antar peserta pemilihan maupun sengketa antara peserta dan penyelenggara.

Dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-71 tanggal 17 Agustus 2016, seluruh Staf Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Upacara Bendera bersama. Upacara yang dimulai tepat pukul 08.00 wita dilaksanakan di halaman Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staf Kesekretariatan Bawaslu NTT.

Saat ini kita telah dihadapkan kepada pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah pada tahun 2017 di 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang. Untuk itu BawasluProvinsi Nusa Tenggara Timur harus segera melakukan persiapan awal agar proses pergantian kepemimpinan politik di tingkat daerah berlangsung demokratis dan mendapat legitimasi dari rakyat.

Dalam rangka pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU), Tim Seleksi membuka kesempatan bagi warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota PANWASLU Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Kota Kupang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada dokumen terlampir.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT akan membuka lowongan pekerjaan Penerimaan Pegawai Kontrak  Tahun Anggaran 2015 sebanyak 4 (empat) Orang. Untuk informasi selengkapnya silahkan lihat pada dokumen terlampir.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Meski sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada) serentak, tujuh daerah masih hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal) sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pilkada pada tahun 2015 ini.

Ketua Bawaslu Muhammad menyinggung soal kaderisasi partai yang mungkin kurang berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan hanya ada calon tunggal dalam Pilkada di tujuh Kabupaten/Kota. Ketiadaan pasangan calon lebih dari satu ini, membuat KPU memutuskan untuk menunda Pilkada itu hingga 2017.

"Pengawasan partisipatif bertujuan agar melatih dan memberi ruang kepada warga negara untuk turut mengambil bagian dalam memberikan hak suara dan pengawalan terhadap hak suara tersebut sehingga tidak disalahgunakan" ungkap Ketua Bawaslu NTT, Nelce Ringu, dalam Forum diskusi bersama yang diselenggarakan oleh LSM Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPeK) pada Selasa, 01/07/2014 di ruang rapat Kantor Bengkel APPeK, jalan Artha Graha Kupang. Diskusi yang mengambil tema  : "Urgensi Pengawasan Pilpres Yang Partisipatif"  ini dihadiri oleh para relawan pemantau di wilayah Kota Kupang, kabupaten kupang, staf Bengkel APPek dan juga para komisioner panwaslu kota kupang.