“Salah satu faktor munculnya hanya calon tunggal karena partai politik gagal menampilkan kader-kader terbaiknya untuk berkompetisi dalam Pilkada. Urusan membina pendidikan politik kader-kadernya lalai dilakukan oleh parpol,” ujar Muhammad dalam Forum Diskusi Forum Diskusi Politik dan Demokrasi yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, di Makassar, Selasa (4/8).
Seharusnya, tambah Muhammad, parpol bisa mengajukan kader-kader terbaiknya tanpa harus menunjuk kader lain. Namun, yang terjadi dalam Pilkada, partai hanya melihat potensi, peluang, dan elektabilitas calon kepala daerah tanpa memandang dari mana ia berasal.
Ini diakui oleh Fungsionaris DPP Partai Demokrat Andi Nurpati. Dalam kesempatan yang sama, ia menjelaskan bahwa hampir semua partai politik termasuk partainya mengusung calon-calon dengan mempertimbangkan tingkat elektabilitasnya,
Menurutnya, keinginan untuk menang dari Pilkada adalah target setiap parpol. Dalam pilkada ini tidak ada lagi Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Selama calon tersebut punya potensi, maka partai akan mendukung
“Ini pendidikan poltik kami kepada masyarakat. Tidak bisa partai hanya memandang kader saja. Tapi ada faktor elektabilitas juga yang mempengaruhi pilihan partai,” tambahnya.
KPU memutuskan menunda Pilkada di tujuh kabupaten diantaranya, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Blitar (Jawa Timur), Kota Mataram (Nusa Tenggara Barat), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Pacitan (Jawa Timur) dan Kota Surabaya (Jawa Timur).
Pandangan ” Menyesatkan’
Sementara itu, lanjut Ketua Bawaslu Muhammad, pihaknya tidak merekomendasikan sama sekali Pilkada dengan calon tunggal langsung ditetapkan begitu saja sebagai kepala daerah. Menurutnya, cara seperti itu menunjukkan Pilkada tidak demokratis.
“Saya membaca ada saja pengamat yang berpandangan semacam itu. Menurut saya itu sesat dan menyesatkan,” tegasnya.
Pilkada yang demokratis, kata Muhammad, adalah pilkada yang menampilkan kompetisi di dalamnya. Selain itu, harus ada partisipasi masyarakat yang terlibat aktif. Jika, calon tunggal ditetapkan begitu saja sebagai kepala daerah maka dua unsur Pilkada demokratis itu tidak terpenuhi.
Namun di lain pihak, Bawaslu juga kurang sepakat jika Pilkada ditunda, karena bisa berdampak kurang baik bagi pembangunan daerah karena dipimpin oleh kepala daerah sementara atau non definitif. “Itu sebabnya, kami akan usulkan ke Presiden agar dilakukan semacam referendum saja. Jadi calon tunggal tetap akan menjalani pemungutan suara lewat persetujuan masyarakat. Itu lebih demokratis,” pungkasnya.
SUMBER : Bawaslu RI
